44 Kelompok Nelayan Tidak Berbadan Hukum

KOTA – Total nelayan se-Kabupaten Sampang berjumlah 59 kelompok. Dari jumlah tersebut, hanya 15 kelompok yang berbadan hukum. Yang belum mengantongi badan hukum mencapai 44 kelompok. Sebanyak 15 kelompok nelayan yang berbadan hukum tersebar di tujuh kecamatan.

Di antaranya, Kecamatan Banyuates, Ketapang, Sokobanah Sreseh, Pangarengan, Camplong, dan Sampang. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) Sampang dinilai masih lemah dalam menyosialisasikan aturan terbaru pasal 29 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabid Perikanan DKPP Sampang  Nurul Hayati mengatakan, ketentuan nelayan harus berbadan hukum dimulai sejak 2014. Sebab, nelayan  yang tidak berbadan hukum tidak akan memperoleh bantuan. ”Kami  hanya melakukan sosialisasi supaya  mereka (nelayan) mau mengurus,”  katanya kemarin (22/4).

Nurul–panggilan akrab Nurul Hayati– menambahkan, satu kelompok  nelayan rata-rata berjumlah 15 orang. Selain itu, kelompok tersebut disarankan mengadakan iuran. Dengan demikian, jika ada pertemuan, tinggal mengeluarkan biaya dari kas iuran tersebut.

”Iuran bergantung pada kesepakatan masing-masing. Kami sarankan punya kas. Ada yang mingguan, bulanan, dan setiap kali pertemuan. Itu bergantung pada kelompoknya,” jelasnya mewakili Kepala DKPP Sampang Sri Andoyo Sudono.

Kelompok nelayan yang berbadan hukum, kata dia, rata-rata memiliki  kapal, bukan anak buah kapal (ABK). Sebab, untuk mengurus ke notaris, biayanya besar. Tahun ini pihaknya  menganggarkan bantuan sekitar Rp  450 juta untuk kelompok nelayan.

”Bantuan tahun ini sama tahun sebelumnya hampir sama. Bantuannya seperti alat tangkap ikan. Selain  itu, life jacket dan GPS fish finder.Kemungkinan tidak terserap semua. Alasannya, masih melihat harga di pasaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, bantuan itu akan diberikan kepada nelayan yang sudah berbadan hukum. Jika masih minim, akan banyak bantuan yang tidak dibagikan. Pihaknya mengaku sudah memberi tahu nelayan untuk mengurus badan hukum. Batas  waktu yang ditentukan pada pertengahan Maret lalu. Akan tetapi, belum ada yang menyetor.

”Saat ini masih belum ada nelayan  yang menunjukkan akta notaris. Kami tunggu sampai akhir April.Kalau sampai akhir bulan ini tidak nyetor, terpaksa kami tinggal,” ujarnya. (radar)