TA Godok Raperda Pariwisata Syariah

KOTA – Dalam waktu dekat, Bangkalan bakal memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pariwisata  syariah. Saat ini rancangan perda  (raperda) tersebut sedang  digodok tenaga ahli (TA). Anggota Komisi D DPRD  Bangkalan Abdul Rahman  menjelaskan, perda hasil inisiatif  komisinya itu dibuat untuk menata pariwisata Bangkalan  sesuai syariat Islam. Selain itu,  juga mempertegas ikon dan kultur budaya di Bangkalan  yang dikenal agamis.

”Semoga cepat selesai dibahas di tenaga ahli. Yang jelas, raperda ini terus berlanjut,” ujarnya. Abdul Rahman mengaku, akan membicarakan raperda tersebut dengan para ulama dan pengusaha yang membidangi pariwisata. Selain itu, tentu saja Disporabudpar sebagai pengelola pariwisata bisa mengakomodasi pariwisata  berbasis syariah di Kota Salak.

Sebisa mungkin dengan adanya perda pariwisata syariah  bisa menghindari hal-hal  yang berbau maksiat,” ucap Abdul Rahman. Disporabudpar Bangkalan Amina Rachmawati menyampaikan, pihaknya ingin membuat gebrakan yang spektakuler.  Tujuannya, mengangkat  kearifan lokal.

”Siapa pun boleh menilai, mengkritisi seperti apa. Yang penting kami bekerja  untuk memajukan pariwisata di Bangkalan,” ucapnya. Menurut dia, pariwisata syariah  sangat pas jika dibuatkan  perda. Apalagi, dengan adanya raperda tersebut bisa menghindari hal-hal yang berbau pornografi ataupun yang mengandung pornoaksi.

”Kalau di daerah lain, wisata alam banyak yang menggunakan  pakaian minim. Kalau di sini, (Bangkalan, Red) jangan sampai seperti itu,” ujarnya. Intinya, apa yang ada di sektor pariwisata ini jangan sampai memakai konsep asal-asalan.

Menurut dia, di Indonesia ini bukan  syariah lagi. Namun sudah merupakan  kewajiban masyarakat untuk mematuhi norma, etika, dan adat ketimuran. ”Meskipun belum menjadi perda, kami tetap berupaya memberikan pemahaman  kepada pelaku-pelaku wisata. Baik religi, kuliner, dan wisataalam,” tegasnya. (radar)