Sengketa Informasi Capai Ratusan

KI Minta Kominfo Jadi Dinas Tersendiri

KOTA – Pelayanan informasi kalangan eksekutif di Bangkalan belum maksimal. Itu terhitung sejak Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disahkan. Komisi Informasi (KI) yang berdiri 2011 lalu menerima ratusan pemohon informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Secara keseluruhan KI menerima 243 pemohon informasi. Sementara yang berujung sengketa mencapai 230. Bahkan, ada yang sampai diproses di pengadilan negeri (PN). Ketua KI Bangkalan Yunus Mansur Yasin mengatakan, kinerja PPID utama dan pembantu tidak bisa fokus mengatasi persoalan informasi.

Menurut dia, di daerah lain, dinas komunikasi dan informasi (diskominfo) berdiri sendiri. Di Madura, baru Sumenep yang memiliki  diskominfo. Menurut dia, harus ada optimalisasi untuk mengatasi persoalan informasi yang berujung sengketa. Salah satu langkah efektif, bidang kominfo di dinas perhubungan komunikasi dan informatika (dishubkominfo) harus membuat dinas tersendiri.

Dengan adanya diskominfo, dimungkinkan bisa mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Selain itu, kominfo bisa lebih fokus menempa pengetahuan pelayanan informasi publik kepada PPID pembantu di
masing-masing SKPD.

”Tujuannya semata-mata untuk optimalisasi pelayanan publik. Karena selama ini, sengketa informasi publik sudah cukup banyak,” ungkapnya kemarin (30/3). Diharapkan, ke depan, pemohon yang butuh data, informasi dan dokumentasi, bisa terlayani dengan baik.

Terlebih terkait informasi yang sifatnya terbuka dan serta merta. Yakni, informasi yang dipublikasikan tanpa diminta. Dengan demikian, tugas yang harus dilakukan PPID bisa sejalan dengan prinsip UU KIP. Yakni memberi pelayanan  informasi publik dan mengatur regulasi tentang informasi. ”Ini salah satu faktor
yang sangat berpengaruh. Optimalisasi pelayanan informasi publik harus diutamakan,” katanya.

PPID Pembantu KI Rosiman mengatakan, dengan terbentuknya diskominfo, pelayanan informasi publik akan efektif. Sebab, kegiatan dan pelayanan informasi publik akan lebih fokus. Terlebih, dalam UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa setiap daerah harus memiliki diskominfo sendiri.

”Hanya, di Bangkalan belum diatur perdanya,” tandasnya. Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono menyambut baik usulan dinas baru  tersebut. Dia menyatakan, pendirian  diskominfo dalam tahap kajian. ”Yang diurusi dishubkominfo banyak. Kalau terpisah, akan lebih optimal untuk melayani informasi publik,” ujarnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • ketua KI bangkalan