Proyek Taman Paseban Terindikasi Korupsi Rp 525 Juta

Kejari Selidiki Proyek Taman Paseban

KOTA – Proyek pembangunan Taman Paseban senilai Rp 5,9 miliar yang dikerjakan pada 2015 diduga bermasalah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan melakukan penyelidikan untuk mengetahui indikasi korupsi. Kejari menjadikan  temuan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) sebagai data awal penyelidikan proyek tersebut.

Korps Adhyaksa melakukan pemeriksaan kepada sejumlah staf dan Kabid di badan lingkungan hidup bangkalan (BLH) pada Kamis (15/9). Sepuluh orang  saat itu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian. Kasipidsus Kejari Bangkalan Nurul  Hisyam belum bisa memberikan keterangan secara detail terkait indikasi korupsi proyek pembangunan Taman  Paseban. Dia beralasan masalah tersebut saat ini masih dalam penyelidikan.

”Masalah Taman Paseban masih dalam penyelidikan. Kami belum bisa ekspos,” katanya kemarin (16/9). Dia berjanji, setelah dikembangkan  dan bisa dinaikkan ke penyidikan, pihaknya akan memberi informasi secara detail mengenai proyek pembangunan Taman Paseban.

”Nanti kalau  sudah naik ke penyidikan, saya beritahu semuanya,” ujar dia. ”Silakan tanya BLH  atau rekanan saja,” imbuhnya.  Kepala BLH Bangkalan Saad Asjari tidak menampik bahwa sejumlah staf dan Kabid  diperiksa kejari. Menurut dia, para staf dan   Kabid BLH memenuhi panggilan pertama kejari terkait penyelidikan proyek Taman Paseban.

”Memang dari BPK ada temuan kerugian negara. Kejari menindaklanjuti temuan itu,” katanya. Dia mengaku tidak mengetahui secara detail temuan BPK. Dia hanya tahu tentang  indikasi kerugian Rp 525 juta. Saad menyebut, temuan BPK sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana proyek. Dan  BLH sudah menindaklanjuti temuan tersebut kepada pelaksana.

”Namun sampai saat ini belum ada pelunasan. Namun ada upaya untuk melunasi,” ujarnya. Perencanaan dan penganggaran proyek Taman Paseban tidak ada masalah. Menurut versi BPK, dalam pelaksanann proyek Taman Paseban ada kekurangan volume hingga mengakibatkan kerugian  negara.

”Tapi versi kami dan konsultan pengawas itu sudah sesuai kontrak. Yang jelas kami sudah memenuhi panggilan kejari. Selanjutnya kami menunggu. Semoga tidak ada masalah,” harap Saad.  Dia mengklaim sudah melakukan pengawasan di awal penyusunan anggaran pembangunan Taman Paseban.

Dokumen  dan penganggaran diawasi dan tidak ada masalah. Namun dalam pelaksanaannya, BLH tidak melakukan pengawasan pelaksanaan. ”BPK mengaudit semua kegiatan  2015. Ditemukanlah persoalan Taman Paseban,” ungkapnya.

Saad mengaku tengah memfasilitasi   tindak lanjut agar temuan BPK dilak- sanakan. Dia akan mengawasi agar pihak rekanan melakukan ganti rugi atas  kelebihan bayar tersebut. ”Kami sudah   bertemu rekanan terkait rekomendasi BPK untuk menindaklanjuti kerugian  negara itu,” tegasnya.

Kontraktor H Humaidi yang bernaung di PT Persada Jaya Mandiri menjelaskan,   ditemukannya kekurangan volume pembangunan Taman Paseban akibat perencanaan yang berubah-ubah. Bahkan pihaknya menambah material bangunan  seperti keramik yang tidak ada di RAB.

”Masak mau saya bangun setengah-setengah, kan tidak mungkin. Jadi  saya tambah materialnya, tapi uang saya tidak diganti,” ujarnya. Dia menyebut, temuan BPK bukan karena pelaksanaannya bermasalah.  Namun karena perencanaan pembangunan Taman Paseban yang amburadul.

Meski demikian, dia rela membayar ganti rugi Rp 525 juta. Meskipun,  ganti rugi itu seharusnya menjadi tanggung jawab BLH. ”Saya sudah buat surat pernyataan akan melunasi ganti  rugi akhir Desember. Sebelumnya sudah saya cicil Rp 25 juta,” katanya.

Dia siap memenuhi panggilan kejari jika nanti diperiksa. Dia mengaku pelaksanaan kegiatan pembangunan  Taman Paseban sesuai dengan dokumen kontrak. Hanya perencanaannya yang sering berubah-ubah. ”Kami yang rugi. Sebab, kami mengeluarkan  biaya sendiri untuk menambah material dan itu tidak diganti,” pungkas H Humaidi. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • h humaidi bangkalan
  • kejaksaan bangkalan