Poktan Harus Bayar Rp 10 Juta

Syarat Mendapatkan Bantuan Transplanter

KOTA – Verifikasi penentuan kelompok tani (poktan) penerima bantuan transplanter atau mesin tanam padi janggal. Pasalnya, poktan harus menyetor Rp 10 juta kepada oknum pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak)  Bangkalan jika ingin  mendapatkan  bantuan tersebut.

Anggota-TNI-mengecek-bantuan-alat-tanam-padi-di-Makodim-0829-Bangkalan-kemarin.

Sebelumnya dispertanak berencana akan memberikan 25 unit transplanter kepada kepala desa (Kades) Selasa (24/10) mendatang. Namun karena ada protes, bantuan itu tidak diserahkan ke Kades, melainkan kepada poktan besok.

Salah satu anggota poktan di Kecamatan Geger berinisial MI, 46, mengatakan, sejak awal langkah dispertanak untuk memberikan bantuan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. ”Andaikan tidak ada protes  dari poktan, bantuan tersebut akan diberikan kepada kepala desa. Tetapi, giliran diberikan  kepada poktan, malah poktan  diminta menyetor Rp 10 juta,” katanya kemarin (22/11).

MI mengungkapkan, ada orang dekat petinggi pemkab yang bermain  di balik penarikan Rp 10 juta  melalui oknum pejabat dispertanak tersebut. Menurut MI, orang yang bisa memainkan peran itu merupakan mantan anggota Komisi A  DPRD Bangkalan.

”Dispertanak dikendalikan orang dekat pemkab. Penarikan uang pada setiap poktan itu saat proses verifikasi. Jika ingin lolos ya bayar. Saya bersama kelompok tani lainnya akan melaporkan hal itu,” janjinya. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan Hotib Marzuki mendesak pendistribusian bantuan alat tanam padi harus transparan.

Dia meminta agar pembagiannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). ”Jangan sampai tiba-tiba muncul poktan penerima saat adanya bantuan. Meskipun, punya kenalan orang dalam yang memverifikasi  bantuan. Itu namanya kelompok abal-abal,” katanya.

Politikus Fraksi PKB itu mengingatkan bahwa tidak boleh ada pungutan liar dalam pendistribusian bantuan alat tanam padi. Dia tidak membenarkan terhadap penarikan Rp 10 juta kepada poktan jika ingin mendapatkan bantuan.

”Jangn sampai ada pungli dari  oknum tertentu. Seharusnya dispertanak memberikan informasi  kelompok mana saja dan desa mana saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Jangan salahkan poktan jika mencurigai,” sarannya.

Hotib berjanji akan terus mengawal dan mengawasi pendistribusian bantuan tersebut  sesuai peraturan yang ada. Dia  menyarankan, pendistribusian jangan dilakukan jika memang ada masalah. ”Pendistribusian itu harus profesional dan proporsional,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dispertanak Bangalan Abdul Razak mengaku pendistribusian bantuan alat tanam padi rencananya akan dilakukan besok (24/11). Namun, tidak menutup kemungkinan ditunda jika ada permintaan dari poktan.

Sayangnya, Razak belum bisa menanggapi tentang adanya oknum yang meminta Rp 10 juta terhadap poktan. Sebab, dia keburu mematikan telepon selulernya  saat dikonfirmasi. ”Saya masih  ada kepentingan sebentar ya,” katanya singkat. (radar)