Laporkan Panwaslih ke DKPP–Bawaslu

SUMENEP – Tim pemenangan pasangan  calon (paslon) Zainal Abidin–Dewi Khalifah (ZA–Eva) tidak hanya  menggugat penetapan  hasil rekapitulasi perolehan  suara pilkada.  Paslon yang didukung mayoritas partai politik  itu berencana melaporkan panitia pengawas pemilihan (panwaslih) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Laporkan-Panwaslih-ke-DKPP–Bawaslu

Hal itu dikemukakan oleh sekretaris tim  pemenangan ZA–Eva Zahrir Ridha kemarin  (19/12). Lembaga pengawas pilkada itu dinilai  kurang respek terhadap laporan dugaan  pelanggaran. Padahal, laporan disertai barang bukti (BB) dokumen dan visual. Pria yang dipanggil Iir itu menjelaskan, pada 14 Desember lalu pihaknya telah mengirimkan laporan kepada panwaslih terkait adanya pelanggaran.

Namun, hingga saat ini laporan itu tidak kunjung ditindaklanjuti. Padahal, saat itu panwas kecamatan (panwascam) sudah  memanggil pelapor untuk  dimintai keterangan.  Panwaslih, lanjut Iir, adalah lembaga pengawas pilkada. Semestinya semua laporan yang masuk ditindaklanjuti.

Tapi, pelanggaran pilkada, terutama yang telah dilaporkan secara resmi tidak pernah ditindaklanjuti. Dia pun menilai,  pemerintah percuma mengalokasikan dana pengawasan yang sangat besar. ”Kemana uang itu. Apakah mereka hanya  diam,” tambahnya.

Sikap yang ditunjukkan panwaslih sangat tidak kooperatif. Sebagai peserta pilkada, pihaknya merasa terzalimi  dan diperlakukan tidak adil.  Dengan alasan itulah dirinya  sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke DKPP.

”Kami juga akan melapor ke  Bawaslu Jatim dan Bawaslu  RI,” tuturnya.  Pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat  itu menyatakan, panwaslih  tidak bersikap profesional. Bahkan, terkesan bertindak sewenang-wenang.

Buktinya,  rekomendasi dari panwascam  tentang adanya pelanggaran  pilkada tidak digubris, dan sampai saat ini rekomendasi tidak kunjung dieksekusi. Menanggapi hal itu, anggota Panwaslih Anwar Noris menyatakan tidak mempersoalkannya.

Hal itu merupakan hak mereka. Pihaknya tidak akan takut dengan rencana tersebut karena sudah bekerja sesuai  aturan atau prosedur yang telah  ditetapkan.  Menurutnya, terkait dengan keluarnya surat rekomendasi  pemungutan suara ulang (PSU), pihaknya tengah menyelidikinya.

Perlu dipastikan apakah surat itu benar atau palsu. Jika memang laporan itu benar, panwaslih pasti akan melaksanakan amanat surat  rekomendasi itu.  Salah satu indikasi bahwa  suart itu asli, amanat yang ada dalam surat itu merupakan  hasil rapat pleno di internal panwascam.

Berdasarkan hasil   pemeriksaan, terdapat salah satu surat yang diduga bukan  hasil rapat pleno. ”Kami sudah  memanggil yang bersangkutan   untuk dimintai keterangan,”  tambahnya. Mantan aktivis HMI itu menegaskan,  pihaknya terus menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pilkada.

Namun, pihaknya tidak ingin terburuburu karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Sumenep secara keseluruhan.  (radar)