Headline News:

Dispenda Kelabakan Kelola PBB-P2

KOTA-Pengalihan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditanggapi dingin oleh Pemda Bangkalan kemarin (12/3). Kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fi skal.


Menurut Muhammad Kosim, kabid Penagihan dan Pelayanan Keluhan di Dinas Pendapatan (Dispenda) Bangkalan mengaku siap atas pelimpahan PBB-P2 tersebut. Kosim mengungkapkan, proses peralihan PBB-P2 telah menjadi keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. ”Kami sudah siap segalanya. Tahun 2012, kami sudah melakukan sosialisasi PBB dikelola pemerintah daerah dalam hal ini dispenda,” kata Kosim.

Kosim menambahkan, tahun 2013 ada lima wilayah kerja yang telah disiapkan di Bangkalan, yakni meliputi Arosbaya, Tanah Merah, Sepulu, Kwanyar, dan Blega. ”Wilayah-wilayah itu menjadi prioritas,” tandasnya. Diungkapkan, kesiapan Dispenda Bangkalan bukan tanpa alasan, mengingat selama 2012, pihaknya telah mengirim tiga orang untuk diikutkan pelatihan dan pendidikan di bidang PBBP2.

”Tiga orang dikirim ke STAN, dua dilatih sebagai pejabat penilai, satu orang dididik sebagai pejabat konsultan,” terangnya. Diakui Kosim bahwa untuk kesiapan itu, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah persiapan terutama sumber daya manusia yang menangani pelimpahan PBB-P2 itu. ”Pejabat-pejabat di dispenda telah dimagangkan di KPP Pratama Bangkalan. Mudah-mudahan mereka nanti sesuai dengan bidangnya dan mampu mengemban amanah,” pungkasnya. (radar)

Baca Juga :

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment