Dewan Ngotot, Wabup Menolak

Terkait Usulan Pembebasan Tarif Suramadu

KOTA – Desakan pembebasan biaya tarif tol Jembatan Suramadu  untuk kendaraan roda empat  (R4) terus bergulir. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Sebagian wakil rakyat mendukung, sementara wakil bupati (Wabup)  Bangkalan menolak.

Usulan-Pembebasan-Tarif-Suramadu

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengutarakan, sejak awal Jembatan Suramadu dibangun seharusnya memang digratiskan. Namun, semenjak diresmikan malah dijadikan tol  dan dibebankan biaya kepada  masyarakat.

”Saya tidak sepakat jika Jembatan Suramadu harus ditarik retribusi. Karena tidak ada di dunia ini yang namanya jembatan membayar,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (26/1). Menurut Mahmudi, besarnya  biaya pembangunan Suramadu  tidak serta-merta menjadi beban  rakyat.

”Fasilitas ini kan untuk rakyat. Masak harus dibebankan kepada rakyat  juga? Toh masyarakat juga sudah bayar pajak,” ujarnya. Politikus Fraksi Hanura itu berharap para investor dan pengusaha juga segera masuk  ke Bangkalan. Sebab pihaknya dan Pemkab Bangkalan terbuka  menerima investor. Tidak perlu  menunggu Suramadu gratis.

Terpisah, Wakil Bupati Bangkalan  Mondir A. Rofii mengatakan, terlalu dini jika Suramadu digratiskan. Terlebih, banyak uang masyarakat Madura yang masuk ke Surabaya. Karena di Bangkalan sendiri belum tersedia sepenuhnya kebutuhan masyarakat.

Menurut Mondir, yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah industri di Bangkalan. Ketika sudah digratiskan,  jangan sampai para investor  menguasai lahan dan malah merugikan masyarakat. ”Industrinya dulu jalan, kalau  sudah jalan, baru digratiskan. Kalau industri jalan, pendatang pun mau datang ke Bangkalan,”  pungkasnya. (radar)