Bulog Simpan Uang Raskin di Bank

Komisi I Sebut Salahi Undang-Undang

KALIANGET – Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) 2015 manyisakan masalah. Beras sekitar  2.375.000 ton hak rumah tangga  sasaran penerima manfaat (RTSPnnM) di 27 kecamatan belum tersalurkan.

Padahal, pemerintah desa sudah membayar tebusan Rp 3,8 miliar ke bulog. Fakta tersebut terungkap ketika Ketua DPRD Sumenep Herman Dali  Kusuma bersama komisi I melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang  bulog di Kalianget kemarin (21/3).

Mereka mempertanyakan realisasi  raskin 2015 yang tidak kunjung dicairkan. Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath dan Kepala Gudang Bulog Ainul Fatah  sempat bersitegang. Itu terjadi setelah Darul menanyakan penyebab bantuan itu tidak dicairkan. Pasalnya, pihak bulog seakan lepas tangan.

”Perlu kami telusuri dari hulu hingga hilir,” katanya kepada awak media.  Jika terkendala pengadaan, pihaknya  siap bertemu Direktur Bulog Andi Muawiyah Ramly untuk menyampaikan  masalah itu. PDalam sidak tersebut, Darul juga mempertanyakan kebijakan bulog karena menitipkan  uang Rp 3,8 miliar ke bank.

Padahal, dia menegaskan, hal itu tidak dibenarkan undang-undang. Kebijakan  tersebut akan menimbulkan kecurigaan  publik, hanya dibungakan. Dia menyebut,  bunga untuk Rp 1 miliar saja setiap  bulan sekitar Rp 6 juta. ”Tinggal kalikan  Rp 18 juta per bulan,” terangnya.

Ainul Fatah mengaku tidak tahu banyak kendala raskin tahun lalu yang belum didistribusikan. Dia menyatakan,  itu kewenangan kantor Bulog  Sub Divre XII Madura dan Bulog Divre Jawa Timur. ”Kepala bulog itu hanya  menerima, menyimpan, dan mendistribusikan,” ujarnya.

Menurut dia, bantuan tersebut  tidak disdistribusikan karena waktu  itu kehabisan stok. Sebab, pada akhir tahun, penebusan dilakukan secara bersamaan. Sementara, tahun ini   pihaknya tidak bisa melakukan pengadaan sendiri.

Terkait dengan penitipan uang tebusan ke bank, Minol mengaku tidak tahu. Hanya, dia menyatakan, kebijakan itu untuk menjaga keamanan. Uang tersebut dititipkan petugas Bulog Sub Divre Madura atas pemerintah  pusat. ”Apakah deposito atau rekening, saya tidak tahu,” dalihnya. (radar)