Bangkai DBS II Ditawar Rp 200 Juta

KOTA – Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) II yang tidak kunjung diperbaiki membuat anggota DPRD Sumenep geram. Komisi II DPRD mempertanyakan rencana pemerintah dengan bangkai kapal yang pernah menjadi transportasi angkutan barang untuk wilayah  kepulauan itu.

Seorang-warga-berada-di-dekat-kapal-DBS-II-di-Pelabuhan--Kalianget-kemarin.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menyatakan, bangkai kapal DBS II hanya membuat aktivitas di pelabuhan terganggu. Sebab, kapal lain tidak bisa sandar di pelabuhan. ”Ngapain dibiarkan di pelabuhan, merusak pemandangan saja,” katanya kemarin (11/12).

Pemkab Sumenep melalui PT Sumekar, pengelola DBS II, harus segera mengambil tindakan. Karena jika dibiarkan berada di pelabuhan, kapal itu lambat laun akan rusak. Politikus yang juga ketua Fraksi Demokrat itu menegaskan, karena status kapal merupakan aset pemkab, mestinya dilelang.

”Tidak mungkin kapal itu di-docking (diperbaiki, Red),” ujarnya. Kerusakan kapal sangat parah. Jika di-docking, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Daripada memperbaiki  kapal itu, lebih baik membuat  yang baru,” imbuh Masdawi.

Jika dilelang, lanjut politikus asal Kecamatan Dungkek itu, banyak  yang akan membeli bangkai DBS  II. Nantinya, pemkab bisa menganggarkan kembali untuk pembuatan  kapal baru. ”Saya berani  beli kapal itu seharga Rp 200 juta,” tambahnya.

Sementara itu, Humas PT Sumekar  Ach. Novel mengatakan, bisa  saja bangkai DBS II  ijual. Tapi  karena kapal itu merupakan aset pemkab, maka harus melalui prosedur yang berlaku. Misalnya, ada usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dalam hal ini  Dinas Perhubungan (Dishub)  Sumenep. Kemudian diajukan ke DPRD.

”Walaupun ada pembeli, tidak sesederhana itu. Untuk pemusnahan aset  pemerintah, mekanismenya cukup rumit,” katanya. Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu menegaskan, sebenarnya pihaknya sudah menemukan solusi. Beberapa tahun lalu kapal itu dikontrakkan ke seseorang.

Namun  karena ada pertentangan di  DPRD, kontrak tidak dilanjutkan. DPRD menginginkan,  DBS II tidak boleh dikontrakkan  ke orang luar Jawa.  Sementara untuk dioperasikan di Sumenep, lanjut Novel, kapal itu tidak dimungkinkan. Sebab biaya operasional  sangat besar.

DBS II merupakan kapal barang. Jika penumpang sepi, pendapatan tidak akan menutupi biaya operasional. ”Makanya kami berusaha meminta subsidi dari pemerintah,” tandas Novel. (radar)