19 BPD Terancam Dibekukan

KOTA – Sebanyak 19 desa yang belum membentuk panitia pemilihan kepala desa (P2KD) di Bangkalan terancam dibekukan. Pasalnya,  desa tersebut sampai  saat ini belum membentuk panitia pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2016.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas Pemdes) Bangkalan Ismet Effendi kemarin (11/4). Menurut dia, batas akhir pembentukan P2KD pada 31 Maret. Saat itu ada 27 desa yang belum membentuk panitia. ”Dari 27 desa yang telat, saat ini tersisa 19 desa,” katanya kemarin (11/4).

Dengan demikian, pihaknya memberi waktu hingga Sabtu (16/4) bagi desa yang belum membentuk P2KD. Menurut dia, jika tidak membentuk sampai batas waktu tersebut, 19 desa itu akan disanksi tegas. ”Kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, desa yang tidak membentuk langsung dibekukan,” ungkapnya.

Kemungkinan besar, desa yang mendapat sanksi akan dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) baru di desa tersebut. Dengan demikian, BPD lama tidak dipakai kembali. ”Kami tidak akan ambil pusing. BPD yang tidak taat aturan akan dibekukan dan dibentuk baru,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii mengimbau pihak desa segera membentuk P2KD. Pihaknya berharap, pelaksanaan pilkades serentak 2016 di Bangkalan menjadi percontohan bagi kabupaten lain.

”Desa yang belum segera membentuk sehingga pelaksanaan pilkades bisa kondusif, tanpa ada konflik,” harapnya. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta dinas terkait memberikan sanksi terhadap desa yang tidak melakukan tahapan pilkades. ”Kepala desa definitif ini penting untuk kelancaran program yang akan turun ke desa,” ujarnya. (radar)